oleh

PILKADA PANDEGLANG COBLOS ULANG 13 DESEMBER 2020

-NEWS, PANDEGLANG-388 views
banner 300250

SEANTERO.CO.ID, PANDEGLANG Kami TIM ADVOKASI HUKUM THONI-IMAT (02) telah menerima surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat No.1005/PL-02.6-SD/360/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 (dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 di TPS 2 (dua)
Bahwa atas surat pemberitahuan tersebut.

TIM ADVOKASI HUKUM Thoni-Imat sejak awal telah menduga banyak pelanggaran terjadi Terstruktur, Sistematis, Masif dan Brutal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Mulai dari tingkat RT, Kepala Desa, Camat, ASN, kepala Dinas, hingga anggota KPPS.

Hal ini terbukti dalam surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan nomor No.372./BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Cipeucang untuk segera dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 (dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang, karna ditemukan 2 (dua) unsur pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif dan Brutal. Bahwa telah terjadi pelanggaran terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari seoarang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Advokasi Thoni-Imat kepada Media Seantero.co.id mengungkapkan. Bahwa telah tejadi pelanggaran terbukti terdapat pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh anggota KPPS Bahwa atas surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi gambaran nyata, bahwasanya ada kecurangan dan kerusakan dalam penanganan pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang informasi dan temuan banyak kami terima mulai dari pemilih salah TPS, Pemilih menggunakan C-6 orang lain, pemilih kehilangan hak pilih/C-6 tidak diberikan/surat suara kurang, pemilih ganda lebih satu kali, adanya intimidasi, petugas yang menyalahi prosedur. Sehingga publik mengetahui, jika telah terjadi banyak kecurangan yang terjadi secara Tersturktur, Sistematis, Masif dan Brutal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang.

BACA JUGA :  DESA KARYA WANGI BANGUN IRIGASI

Maka atas hal tersebut diatas kami TIM ADVOKASI HUKUM THONI-IMAT :

Pertama : Mendesak GAKUMDU Kabupaten Pandeglang segera bertindak untuk memeriksa, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat transparan, dipidanakan sebagaimana UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada pasal 177B, 178A, 178B, 178C, karna jelas akibat dari ketidaknetralan anggota KPPS tersebut bisa menjadi pintu masuk bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang.

Kedua : Mendesak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang diseluruh TPS Kabupaten Pandeglang.

Ketiga : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar segera memeriksa dan memutus seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang bersalah melakukan pelanggaran dalam penanganan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Pungkasnya. ( Ded )

banner 300250
banner 300250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga